Matamedia.news, (Jakarta) | Semangat dan usaha untuk memberikan yang terbaik tampaknya semakin menguat di kalangan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri (PN) Dataran Hunimoa. Hal ini terjadi setelah mereka mendapat sapaan langsung dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., melalui video call pada Rabu, 21 Januari 2025.
Melalui aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI), Dirjen Badilum menyapa pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, serta seluruh pegawai PN Dataran Hunimoa. Tidak hanya itu, Dirjen juga memantau kesiapan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna pengadilan berjalan dengan baik.
Apresiasi dan Masukan dari Dirjen Badilum
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Badilum memberikan apresiasi kepada PN Dataran Hunimoa, khususnya atas kerapihan dan kebersihan ruang sidang yang terjaga. Dirjen juga memberikan beberapa masukan agar PTSP di PN Dataran Hunimoa dapat menerapkan standar yang ditetapkan dalam SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
Dirjen Badilum juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan selalu bersikap sederhana, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
Pemantauan Melalui Aplikasi SATU JARI
Dirjen Badilum mengungkapkan bahwa pemantauan PTSP melalui aplikasi SATU JARI ini sangat efektif untuk mengetahui performa dan kualitas pelayanan pengadilan di seluruh Indonesia. Meskipun PTSP terkesan sederhana, dampaknya terhadap psikologi aparatur peradilan di daerah, khususnya yang berada di daerah pelosok, sangat besar. Banyak aparatur yang bertugas di wilayah Indonesia Timur, khususnya di pengadilan kelas II yang baru berdiri, merasa ketertinggalan dalam banyak aspek, baik dari segi pengalaman maupun fasilitas.
Dengan adanya aplikasi SATU JARI, para pejabat pusat dapat memantau kinerja satker-satker pengadilan yang terletak di daerah terpencil, yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau karena faktor geografis dan akses yang terbatas.
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa: Berdiri di Ujung Pulau Seram
PN Dataran Hunimoa terletak di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Pengadilan ini baru saja menyelesaikan pembangunan gedung kantor baru pada November 2024 di atas lahan seluas 14.000m². Dibutuhkan waktu 13 hingga 15 jam perjalanan dari ibu kota provinsi, Ambon, untuk mencapai pengadilan ini, mengingat medan yang sulit dan terpisah oleh beberapa selat.
Sebelum adanya aplikasi SATU JARI dan program Dirjen Menyapa, banyak pihak beranggapan bahwa perjalanan jauh dan sulit ini menjadi penghalang bagi pejabat pusat untuk memantau pelaksanaan tugas di pengadilan-pengadilan daerah.
Namun, dengan adanya inovasi digital ini, Dirjen Badilum dapat melakukan pemantauan dan memberikan motivasi secara rutin, tanpa terbatas jarak dan waktu.
Pemantauan Kinerja di Seluruh Indonesia
Sejak awal tahun ini, Dirjen Badilum telah melakukan pemantauan dan menyapa sejumlah pengadilan melalui aplikasi SATU JARI, termasuk beberapa pengadilan di daerah seperti:
- Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
- Pengadilan Negeri Sinjai (Sulawesi Selatan)
- Pengadilan Negeri Bantaeng (Sulawesi Selatan)
- Pengadilan Negeri Tahuna (Sulawesi Utara)
- Pengadilan Negeri Bintuhan (Provinsi Bengkulu)
- Pengadilan Negeri Bulukumba (Sulawesi Selatan)
- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah)
- Pengadilan Negeri Wangi Wangi (Sulawesi Tenggara)
- Pengadilan Negeri Waingapu (Nusa Tenggara Timur)
- Pengadilan Negeri Koba (Provinsi Bengkulu)
- Pengadilan Negeri Batang (Provinsi Jawa Tengah)
- Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu (Provinsi Maluku)
- Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa (Provinsi Maluku)
Dengan hadirnya aplikasi SATU JARI yang terkoneksi dengan CCTV pengadilan di seluruh Indonesia, Dirjen Badilum dapat melakukan pemantauan secara rutin terhadap kinerja dan kualitas pelayanan pengadilan, termasuk yang berada di daerah pelosok sekalipun.
Energi Semangat untuk Aparatur Peradilan di Daerah
Bagi aparatur peradilan yang bertugas di daerah terpencil, sapaan dari Dirjen Badilum melalui aplikasi ini dirasakan sebagai energi semangat yang ditransfer langsung dari pusat ke daerah. Hal ini memberikan dorongan untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik meskipun berada jauh dari pusat perhatian. Dengan adanya program pemantauan ini, integritas dan semangat kerja di lingkungan peradilan semakin terjaga.(Feb/**)