Matamedia.news, (Bandar Lampung) | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) melaporkan dugaan korupsi penggunaan APBD 2023 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis (23/1/2025). Laporan tersebut terkait belanja perjalanan dinas sebesar Rp14,17 miliar dan langganan jurnal/surat kabar/majalah senilai Rp16,91 miliar.
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, yang didampingi Sekretaris Umum Agung Triyono dan Kepala Satgas A. Juanda, menjelaskan bahwa laporan mencakup dugaan belanja fiktif, mark-up anggaran, dan penyimpangan lainnya.
“Kami resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk belanja perjalanan dinas yang terindikasi fiktif senilai Rp170 juta dan mark-up Rp2,87 miliar. Selain itu, ada penyimpangan pada kunjungan instansi sebesar Rp129 juta,” ungkap Seno Aji.
Untuk belanja langganan jurnal, surat kabar, dan majalah, DPP KAMPUD menemukan dugaan mark-up Rp562 juta dan belanja fiktif Rp984 juta. “Dugaan ini menunjukkan adanya pelanggaran serius yang merugikan keuangan negara,” tambahnya.
Seno Aji meminta Kepala Kejati Lampung, Kuntadi, S.H., M.H., dan Aspidsus, Armen Wijaya, S.H., M.H., segera mengusut tuntas kasus tersebut sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Penegakan hukum tegas diperlukan agar ada efek jera bagi para pelaku korupsi, terutama di Lampung,” tegasnya.
Sekretaris Umum DPP KAMPUD, Agung Triyono, berharap laporan ini mendorong penegakan hukum lebih serius. “Kami juga berencana menembuskan laporan ini ke Kejagung dan KPK RI demi memastikan transparansi,” ujarnya.
Laporan resmi DPP KAMPUD diterima oleh bagian PTSP Kejati Lampung melalui pegawai bernama Nanda. Mereka optimistis laporan ini akan membuka jalan bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.[Feby/**]
