Pentingnya Pembangunan yang Terencana untuk Kemajuan Negara
Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari sejauh mana kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan yang menyeluruh. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan dan harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat—ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tanpa perencanaan yang matang, upaya pembangunan sering kali menjadi tidak terarah, menghasilkan ketimpangan dan menghambat pertumbuhan.
Tantangan Kesejahteraan Indonesia dalam Menghadapi Korupsi
Indonesia, sebagai salah satu negara terkaya di Asia dengan keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan. Ironisnya, meskipun memiliki potensi yang besar, negara ini tidak termasuk dalam kategori sejahtera dibandingkan negara lain. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Kualitas ini tidak hanya diukur dari aspek pengetahuan dan intelektual, tetapi juga dari moral dan kepribadian. Rapuhnya moral dan tingkat kejujuran yang rendah di kalangan aparat penyelenggara negara berkontribusi terhadap maraknya korupsi, yang menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa perbaikan signifikan dalam aspek ini, upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik akan sulit terwujud.
Korupsi, Ancaman Serius bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia
Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang berbahaya, mengancam seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara materiil, tetapi juga mencerminkan rendahnya moralitas dan rasa malu di kalangan penyelenggara negara. Sikap kerakusan dan kekuasaan yang menonjol dalam korupsi menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini untuk diatasi. Tanpa tindakan tegas untuk memberantas korupsi, upaya membangun negara yang sejahtera akan terhambat.
Pertanyaan besar yang dihadapi Indonesia adalah: dapatkah korupsi diberantas? Untuk mencapai kemajuan, korupsi harus diatasi secara tuntas. Jika upaya tersebut gagal, harapan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain menjadi sangat tipis, mengingat dampak negatif korupsi yang luas dapat membawa negara pada kehancuran.
Pada akhir September 2024, Pidsus Kejagung kembali mengambil tindakan dengan menyita Rp450 miliar dari PT. Duta Palma terkait kasus korupsi sawit. Selain itu, persidangan di PT. Timah mulai mengungkap nama-nama yang mengejutkan. Di tengah penindakan ini, Kejaksaan juga menjadi sasaran kritik, dengan banyak isu lama kembali muncul.
Saya, Suparji, guru besar hukum universitas Al Azhar selaku pemerhati hukum, melihat ada yang aneh dalam pemberitaan-pemberitaan media terhadap kejaksaan akhir-akhir ini.
Menurut hemat saya, menghadapi koruptor kejaksaan tidak boleh kendor, teruskan tindak koruptor demi Indonesia yang lebih baik. Biarkan rakyat menilai bahwa isu-isu negatif tentang kejaksaan hanyalah dari mereka yang tampaknya mengharap durian runtuh di ujung pemerintahan Presiden Jokowi.
Lagi-lagi syahwat menjadi pemimpin di Korp Baju Coklat ini seolah menjadikan lembaga kejaksaan menjadi objek penderita di tengah semangat basmi korupsi.
Di akhir tulisan ini, saya berharap penindakan korupsi tetaplah berjalan, dan rutin pergantian kabinet, janganlah dicampur aduk, biarlah rakyat akan menilai melalui kerja-kerja nyata para pemimpin korp adhyaksa.
Selain itu, penting untuk menjaga pemisahan antara penegakan hukum dan dinamika politik. Biarkan rakyat menilai berdasarkan hasil kerja nyata para pemimpin di Korp Adhyaksa. Kinerja yang transparan dan konsisten adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap kejaksaan————————
Siaran Press Release : Suparji Ahmad Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar
