Matamedia.news, (Jakarta) | Sejak awal tahun hingga pertengahan Februari 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan. Kasus terbitnya sertifikat tanah di atas laut di Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, serta isu yang terjadi di Tambun, Bekasi, menjadi sorotan publik dan menguras energi tim internal kementerian. Selain itu, insiden kebakaran di ruang Humas juga turut menambah perhatian.
Dalam Rapat Pimpinan yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (12/02/2025), Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengingatkan jajarannya untuk tetap fokus pada tugas utama meski berbagai isu eksternal muncul. “Saya meminta kepada semua eselon satu dan dua, untuk tetap fokus pada pekerjaan masing-masing. Jangan sampai terpengaruh oleh opini publik. Kita sudah memiliki pusat kendali informasi yang selalu memberikan laporan tentang kejadian yang ada, sehingga kita tidak perlu terbawa arus isu liar,” tegas Nusron.
Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp2,011 triliun, atau sekitar 31%. Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian volume program, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Kita tetap harus melaksanakan program yang ada, hanya saja volume-nya akan disesuaikan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk tetap profesional dalam menjalankan program prioritas dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini akan dilaksanakan dengan efisiensi, sambil menghindari pengaruh dinamika eksternal yang bisa mengganggu konsentrasi kerja kementerian.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa penanganan berbagai persoalan belakangan ini telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap kementerian. “Kepercayaan ini akan menjadi satu pengingat bagi kita semua. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Bapak Menteri ini harus dibayar oleh kita semua di jajaran, terutama garda terdepan, baik di Kanwil maupun di Kantah, untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita,” ungkapnya.
Rapat Pimpinan ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi secara daring.(Feb)
