Matamedia.news, (Jakarta) | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia secara resmi meluncurkan program strategis bertajuk “Penguatan Kapasitas Indonesia untuk Mengurangi Perikanan dan Perdagangan Hiu dan Pari Ilegal”, sebagai langkah penting dalam upaya perlindungan terhadap spesies hiu dan pari yang semakin terancam. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara KKP, Yayasan Rekam Nusantara, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) dari Inggris, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Liverpool John Moores University, dengan dukungan pendanaan dari IWT Challenge Fund Pemerintah Inggris.
Dalam peluncuran program ini, Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, mengungkapkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi spesies penting seperti hiu paus, hiu berjalan, pari manta, pari gergaji, pari kei, dan pari sungai. Sebagai bagian dari komitmennya, Indonesia telah mendirikan 28 kawasan konservasi yang mencakup area seluas 5,75 juta hektar, yang secara khusus ditujukan untuk melindungi populasi hiu dan pari di perairan Indonesia.
“Kolaborasi dalam pengelolaan hiu dan pari ini sangat krusial, mengingat biota laut tersebut tidak hanya memiliki peran ekologi yang signifikan tetapi juga bermigrasi melintasi perairan antarnegara. Oleh karena itu, masalah ini menjadi tantangan global yang memerlukan respons lintas batas negara,” ujar Victor dalam acara peluncuran program di Jakarta.
Program ini menekankan tiga aspek penting, yaitu legalitas, ketelusuran, dan keberlanjutan. Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperkuat kelembagaan yang ada dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan hiu dan pari secara berkelanjutan di Indonesia.
Pendekatan Riset dan Teknologi untuk Konservasi
Ketua Yayasan Rekam Nusantara, Irfan Yulianto, menegaskan bahwa pendekatan berbasis riset, peningkatan kapasitas masyarakat, serta teknologi inovatif akan menjadi elemen kunci dalam kesuksesan program ini. “Kami ingin membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan upaya konservasi ini,” ujar Irfan saat berbicara pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Hiu Pari yang berlangsung di Jakarta pada 15-17 Januari lalu.
Dukungan internasional juga mengalir untuk program ini. Perwakilan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughlin, memuji komitmen Indonesia sebagai negara perikanan terbesar dan produsen hiu terbesar kedelapan di dunia. “Kami mendukung penuh program ini melalui pendanaan dan kerja sama erat dalam konservasi hiu dan pari,” ujar McLoughlin.
Sementara itu, Marine Wildlife Trade and Bycatch Lead CEFAS, Joanna Murray, menyatakan bahwa proyek ini akan mencakup beberapa fokus utama, seperti melibatkan sektor swasta untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terkait identifikasi spesies hiu, mitigasi tangkapan sampingan, serta pengumpulan data yang mendukung keberlanjutan perikanan lokal dan ekspor. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan generasi ahli hiu Indonesia melalui program beasiswa PhD.
Strategi Nasional untuk Kelestarian Ekosistem Laut
Peluncuran program ini juga menegaskan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam memprioritaskan konservasi laut sebagai strategi nasional. Melalui program ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, yang tentunya sejalan dengan tujuan global untuk melindungi keanekaragaman hayati laut.
Dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, KKP berharap program ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hiu dan pari, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekosistem laut dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada perikanan.[Feby/**]
HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
