Matamedia.News, (Waingapu) | Dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingapu menggelar acara Jumat Curhat. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kapolres Sumba Timur AKBP E. Jacky Umbu Kaledi dan General Manager PT. Pelindo Anwar Siregar.
“Kegiatan ini bertujuan menjembatani komunikasi antara masyarakat di kawasan pelabuhan dan stakeholder terkait,” ujar Kepala Kantor KSOP Waingapu, Fadly Afand Djafar. Dia menekankan pentingnya acara ini untuk mencari solusi bersama terhadap masalah yang ada, terutama terkait penertiban area penjualan di pelabuhan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat dari berbagai profesi, termasuk pedagang asongan, buruh TKBM, dan nelayan, menyampaikan keluhan utama mereka. Salah satu isu yang mencuat adalah ketersediaan lapak jualan yang dikelola oleh PT. Pelindo. Masyarakat meminta agar pembangunan lapak memperhatikan arus lalu lintas penumpang, sehingga dapat meningkatkan minat belanja tanpa mengganggu mobilitas.
Mereka juga meminta adanya kartu tanda pengenal untuk memudahkan akses bagi pekerja di pelabuhan, sejalan dengan penerapan sistem gerbang otomatis (Autogate System/AGS). Sebagai langkah tindak lanjut, KSOP Waingapu bersama PT. Pelindo berkomitmen untuk melakukan kunjungan lapangan guna memperhatikan pembangunan dan pengaktifan area penjualan bagi masyarakat.
“Kami akan bekerja sama dengan Polres Sumba Timur untuk menertibkan lapak-lapak yang tidak sesuai tempatnya, sehingga lalu lintas tetap lancar dan terhindar dari potensi kriminalitas,” tegas Fadly.
PT. Pelindo juga berencana untuk mengidentifikasi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pelabuhan dan bekerja sama dengan Kantor Lurah Kota Waingapu untuk menerbitkan Pas Tahunan, yang akan mempermudah akses masuk ke pelabuhan.
“Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan pelabuhan yang aman dan nyaman bagi semua pihak, baik masyarakat sekitar maupun pengguna jasa pelabuhan,” tutup Fadly.
Dengan inisiatif ini, Kemenhub menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pelabuhan yang lebih tertib dan terintegrasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.[Adam03/**]
