Matamedia.news, (Jakarta) | Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar kegiatan penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (12/2) di Kantor Kementerian Perhubungan.
Perjanjian kerja sama ini menandakan komitmen dan sinergitas antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai regulator dan kedua BUMN tersebut sebagai mitra kerja pemerintah. Hal ini diharapkan dapat mendukung perekonomian negara sekaligus mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya kewenangan statutoria yang diberikan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam memastikan kapal berbendera Indonesia memenuhi standar ISPS Code (International Ship and Port Facility Security). Sebelum penerbitan International Ship Security Certificate (ISSC), kapal harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti pemasangan dan berfungsinya sistem keamanan kapal serta penunjukan petugas keamanan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Antoni juga mengingatkan agar semua penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) serta tunduk pada peraturan dan prosedur yang berlaku.
“Saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya soal penandatanganan, tetapi juga sebagai bentuk peningkatan sinergi dan koordinasi dalam pemanfaatan aset pelabuhan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, operator, serta pengguna jasa di sektor pelayaran dan kepelabuhanan,” jelasnya.
Beberapa aset yang dimaksud dalam perjanjian ini antara lain pemanfaatan pengoperasian sarana kenavigasian, layanan pemanduan dan penundaan kapal, serta pengembangan pelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim. Selain itu, penerapan zero emisi (Green Port) di pelabuhan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan juga menjadi fokus utama dalam kerjasama ini.
Terkait dengan pelayanan di bidang pelayaran, Antoni menyebutkan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) yang telah terjalin dengan PT Pelayaran Indonesia menjadi payung hukum yang kuat. Perjanjian lebih lanjut diharapkan dapat diimplementasikan dengan lebih rinci, mencakup kolaborasi antara sub-holding dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Penandatanganan addendum ini mencerminkan langkah harmonis antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, dan PT. Pelabuhan Indonesia. Kami berharap sinergi ini dapat menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dalam dunia pelayaran dan keamanan kapal,” tambah Antoni.
Dengan adanya kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan BUMN, sektor pelayaran Indonesia diharapkan akan semakin kuat, aman, dan efisien dalam menghadapi dinamika global di masa mendatang.(Feb/Red)
