Matamedia.news, (Jakarta) | Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur yang berfokus pada pengurangan biaya produksi dan kelancaran distribusi barang. Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan stabilitas harga barang di pasar.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyampaikan hal tersebut dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1). Menurut Wamen Diana, ketersediaan infrastruktur, khususnya yang terkait dengan sumber daya air, memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pengurangan biaya produksi. “Penyediaan air baku, irigasi, dan air bersih dapat mengurangi biaya produksi dan menurunkan harga pangan,” jelas Diana.
Dalam upaya mendukung pengendalian inflasi, Kementerian PU telah menyelesaikan 53 dari total 61 bendungan yang direncanakan, dengan 8 bendungan lainnya diharapkan selesai setelah 2024. Bendungan-bendungan ini akan memperluas irigasi yang dikelola dari sumber air bendungan seluas 396 ribu ha, menambah kapasitas air baku sebanyak 52 m3/detik, serta memberikan potensi pembangkit listrik sebesar 255 MW. Selain itu, bendungan-bendungan ini juga berfungsi untuk pengendalian banjir, konservasi air, dan mendukung sektor pariwisata.
Pada periode 2015-2024, Kementerian PU juga telah menyelesaikan pembangunan irigasi seluas 1,24 juta ha dan rehabilitasi irigasi seluas 4,62 juta ha. Dengan demikian, total luas irigasi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 7,5 juta ha, dengan peningkatan signifikan pada luas sawah yang mendapatkan pasokan air irigasi dari bendungan, yang sebelumnya hanya 11% atau 825 ribu ha di tahun 2014, kini meningkat menjadi 19% atau 1,4 juta ha pada tahun 2024.
Wamen Diana juga menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung distribusi barang. Kementerian PU telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.432 km dan jalan nasional non-tol baru sepanjang 5.999 km selama periode 2015-2024. Pada tahun 2024, telah dilakukan penanganan jalan daerah dengan capaian sepanjang 3.139 km dan pembangunan 2.682 meter jembatan sesuai dengan amanat Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Selain itu, Kementerian PU juga membangun infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi sungai dan pengaman pantai, untuk mengurangi risiko bencana banjir yang dapat mengganggu distribusi barang dan harga barang. Pada periode yang sama, Kementerian PU telah membangun pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 2.041 km, khususnya untuk melindungi kota-kota pesisir dari abrasi dan erosi.
Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di desa, Kementerian PU terus melaksanakan program padat karya. Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur sederhana yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Pada periode 2020-2024, program padat karya Kementerian PU berhasil menyerap 4,12 juta tenaga kerja.
Meskipun demikian, Wamen Diana menyampaikan adanya tantangan terkait kebijakan anggaran 2025, di mana Kementerian PU diminta melakukan efisiensi anggaran sebesar 80%. Wamen Diana mengkhawatirkan dampaknya terhadap kelancaran distribusi barang dan pembangunan infrastruktur. “Kami akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terbaik,” ujar Diana.
Turut hadir mendampingi Wamen Diana, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia.(Feb/**]
