Matamedia.News, (Jakarta) | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya memperkuat kolaborasi pendampingan masyarakat desa guna mengoptimalkan potensi yang ada. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian status Desa Mandiri secara lebih efektif.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) Kemendes PDTT, Luthfiyah Nurlaela, menekankan pentingnya pendekatan terpadu. “Kompleksitas masalah dan potensi di desa tidak dapat diselesaikan secara parsial. Ini saatnya wujudkan kolaborasi tugas pendampingan desa,” ujarnya.
Kolaborasi ini dimulai melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga, berlangsung di beberapa lokasi seperti Kupang, Makassar, dan Belitung. Tujuan FGD adalah menyinergikan pendampingan pemberdayaan dan pembangunan desa. “Kementerian dan lembaga lain juga fokus pada pendampingan tematik di desa, sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan,” tambah Luthfiyah.
Program Kolaborasi Pendampingan Desa yang melibatkan elemen seperti Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penyuluh Pertanian, akan diluncurkan secara resmi oleh Menteri Desa PDTT di Desa Pelangi Satu pada Rabu (25/9/2024).
Luthfiyah juga menggarisbawahi pentingnya tahapan dalam kolaborasi, mulai dari penyelarasan persepsi hingga penguatan komitmen. “Kata kunci adalah akselerasi. Kita harus mempercepat peningkatan jumlah Desa Mandiri di Indonesia,” jelasnya.
Dengan kolaborasi yang solid, Luthfiyah optimis proses perubahan status desa menuju Desa Mandiri dapat dipercepat. Pendekatan holistik pun diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memaksimalkan potensi desa.
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Nursaid, menambahkan bahwa tanggung jawab pendampingan desa tidak sepenuhnya berada di Kemendes PDTT. “Ada 12 kementerian yang terlibat, termasuk PKH dan Penyuluh Keluarga Berencana, yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.
Acara yang dihadiri 216 peserta ini diakhiri dengan diskusi panel bertema “Kebijakan dan Implementasi Pendampingan Desa dan Masyarakat”, menampilkan narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Bogor. Turut hadir PSM Ahli Utama Ekatmawati, Anto Pribadi, dan pejabat Kemendes PDTT lainnya.[stdi/**]
