Matamedia.News, (Jakarta) | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Ditjen Penataan Agraria baru saja menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024. Acara tersebut berlangsung pada Rabu (23/10/2024) di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, mengajak semua pegawai Ditjen Penataan Agraria di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi melanjutkan program Reforma Agraria, menekankan pentingnya upaya bersama dalam mencapai tujuan tersebut.
“Kita bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui program Reforma Agraria. Beberapa kali Pak Menteri juga menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini juga (berfokus) untuk mempertahankan ketahanan pangan, yang mana ini banyak juga berhubungan dengan kita selaku Ditjen Penataan Agraria,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.
Terkait ketahanan pangan, Direktur Jenderal Penataan Agraria menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Indonesia mencapai swasembada pangan dengan menambah 4 juta hektare luas panen hingga tahun 2029. “Amanat ini sangat berkaitan dengan Reforma Agraria, yang bertujuan tidak hanya mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujarnya.
Program Reforma Agraria terus berlanjut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan bahwa pihaknya diminta untuk melaksanakan Redistribusi Tanah melalui pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sertifikasi tanah. Selain itu, penataan akses dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama. “Ini menjadi dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan besar Reforma Agraria,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yulia Jaya Nirmawati mengingatkan jajarannya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi setelah transisi kepemimpinan yang baru saja terjadi. Ia menekankan pentingnya kerja sama tidak hanya di dalam internal Kementerian ATR/BPN, tetapi juga dengan pihak eksternal. Hal ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan program Reforma Agraria dan mencapai tujuan ketahanan pangan nasional.
“Sinergi dan kolaborasi tak hanya di tingkat menteri dan dirjen, namun juga kolaborasi di tingkat direktur, kasubdit, dan kepala seksi, semuanya harus berkolaborasi dengan tugas masing-masing. Lintas kementerian/lembaga juga, terutama saat ini beberapa kementerian mitra kita sudah diperluas, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM,” ungkap Dirjen Penataan Agraria.
“Untuk itu saya berharap, ke depannya kita dapat mengajak mereka untuk lebih fokus dalam mengakselerasi tugas bersama ini, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak peningkatan manfaat dari program Reforma Agraria,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati.
Dalam kegiatan ini, terdapat sesi diskusi panel yang diikuti oleh beberapa panelis, salah satunya ialah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria serta perwakilan bidang penataan dan pemberdayaan dari Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia.[SAFAR/**]
