Matamedia.News, (Jakarta) | Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 November 2024, di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini fokus pada respons terhadap penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta dan langkah antisipasi untuk bahaya banjir.
Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan giant sea wall atau tanggul laut, yang menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto. “Kami berharap Kementerian PU bisa menjelaskan progres serta tantangan yang dihadapi,” ujar Menko AHY, menambahkan bahwa upaya ini bertujuan untuk melindungi pantai utara Jakarta, Tangerang, dan Bekasi dari ancaman penurunan tanah, banjir, serta abrasi.
Menteri Dody menjelaskan bahwa proyeksi panjang tanggul dari Cilegon hingga Gresik mencapai 958 km. “Kami telah menyelesaikan Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km dengan dukungan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” paparnya.
Kerja sama trilateral ini dimulai pada 2016 dengan fokus pada pengembangan strategi komprehensif dalam pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta. Sejak itu, Project Management Unit NCICD dibentuk untuk menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) yang menitikberatkan pada pengendalian banjir, penyediaan air bersih, dan peningkatan sanitasi.
Dalam upaya penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan SPAM Regional Jatilihur I, yang dapat mensuplai 4.000 liter/detik. Saat ini, mereka juga sedang mempersiapkan SPAM Regional Karian Serpong dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II, masing-masing dengan kapasitas yang signifikan.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan bahwa pembangunan sistem sanitasi sedang berlangsung dengan Jakarta Sewerage System Zona 1 di Pluit, yang kapasitasnya mencapai 240.000 m³/hari dan diharapkan selesai pada 2027.
Untuk pengendalian banjir, upaya dilakukan dari hulu ke hilir, termasuk pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, serta normalisasi Sungai Ciliwung. Jika penurunan muka tanah terus berlanjut, pilihan terakhir adalah membangun tanggul laut tahap B sepanjang 21 km, yang diperkirakan dapat mengurangi area banjir hingga 112.000 m² dan menurunkan potensi kerugian hingga Rp600 triliun.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Sulaiman Suryanegara, serta pejabat penting lainnya dari Kementerian PU, menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani isu krusial ini.[Anggraeni/**]
