Matamedia.news, (Jakarta) | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari amanat pembentukan DOB. “Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Menurut Ribka, pembangunan tersebut mencakup fasilitas strategis seperti Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Untuk itu, Kemendagri bersama kementerian terkait sedang menyusun langkah percepatan, termasuk memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Koordinasi Lintas Kementerian
Ribka menjelaskan, koordinasi intensif telah dilakukan bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pada Jumat (24/1/2025). Selain itu, pertemuan serupa akan digelar dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan DOB.
Di tingkat daerah, Ribka meminta para Penjabat (Pj.) Gubernur di masing-masing DOB untuk proaktif dalam mendukung percepatan pembangunan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami berharap, langkah aktif dari para Pj. Gubernur dapat mempercepat realisasi pembangunan,” tambahnya.
Amanat UU dan Harapan Kemendagri
Pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan ini merupakan amanat dari Undang-Undang terkait pembentukan DOB. Selain menjadi simbol kedaulatan daerah, infrastruktur tersebut juga menjadi fondasi bagi pelayanan publik yang lebih baik.
“Progres pembangunan di empat DOB Papua harus segera dituntaskan agar dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang optimal,” pungkas Ribka.
Kemendagri optimistis percepatan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.[Feby/**]
