DelikAsia.com, (Jakarta) | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun. Saat ini, jasa transportasi laut menjadi penyumbang terbesar PNBP di Kementerian Perhubungan, mencapai sekitar 50%. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, dalam acara Penyesuaian Target PNBP di Hotel Ciputra, Jakarta, Kamis (19/9).
Capt. Antoni mencatat, hingga September 2024, realisasi penerimaan mencapai Rp4,3 triliun, atau sekitar 89% dari target Rp4,8 triliun. Ia optimis bahwa pada akhir tahun, total penerimaan dapat mencapai Rp5,5 triliun, setara dengan 115% dari target yang ditetapkan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan di lapangan semakin berat, terutama terkait perubahan peraturan dan kebijakan. Beberapa isu penting yang perlu dihadapi meliputi penyerahan pengelolaan pelabuhan kepada pemerintah daerah, serta pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN).
Dalam RUU APBN 2025, Ditjen Perhubungan Laut mendapatkan tambahan target PNBP sebesar Rp449 miliar, meningkat dari Rp4,8 triliun menjadi Rp5,3 triliun. Capt. Antoni menekankan perlunya penyesuaian target alokasi dalam aplikasi TPNBP dan pentingnya perhitungan yang matang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Di kesempatan yang sama, Capt. Antoni memaparkan beberapa langkah optimalisasi yang telah dilakukan, seperti penagihan piutang dan penguatan aturan pemungutan. Pengawasan juga akan melibatkan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PNBP.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2019, mekanisme pencairan dana PNBP melalui Surat Edaran Maksimum Pencairan (SE MP) telah diterapkan dan diadopsi oleh kementerian lain, membuktikan efektivitasnya dalam penggunaan dana.
Sebagai penutup, Capt. Antoni berharap agar pemerintah pusat dan UPT di daerah tetap berkomitmen dan bersinergi dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana PNBP, terutama melalui penggunaan e-katalog untuk optimalisasi alokasi anggaran.[Gunawan/**]
