Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Kementerian

Rini Widyantini Dorong Reformasi Birokrasi Digital di Rakernas Kejaksaan RI

37
×

Rini Widyantini Dorong Reformasi Birokrasi Digital di Rakernas Kejaksaan RI

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Matamedia.news, (Jakarta) |  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, hadir sebagai narasumber pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pada Selasa, 14 Januari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta.

Dalam paparannya, Menteri PANRB menjelaskan pentingnya reformasi birokrasi melalui transformasi digital yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Reformasi ini bertujuan mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Example 300x600

Mengacu pada arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi, Rini menegaskan perlunya pembenahan dalam responsivitas dan efektivitas pelayanan publik berbasis manusia (human-centered public services), pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan kolaborasi antar-lembaga, pemberantasan korupsi, serta optimalisasi alokasi anggaran.

“Demi terciptanya human-centered public services, dibutuhkan transformasi digital pemerintah yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu teknologi, sumber daya manusia, dan proses. Hal ini tertuang dalam rancangan framework Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) Indonesia Emas tahun 2025 hingga 2045,” ujar Rini.

Rini juga menyoroti Pedoman Jaksa RI Agung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan RI, yang menjadi acuan dalam menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Rini menyampaikan bahwa Kejaksaan RI menjadi salah satu instansi dengan formasi ASN terbesar pada tahun anggaran 2024. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi Kejaksaan untuk membangun dan mengelola platform digital strategis seperti portal nasional yang mencakup digital ID, data exchange platform, dan digital payment.

Menteri PANRB menegaskan bahwa terdapat empat isu strategis dalam upaya transformasi super prioritas (20 game changers), termasuk implementasi single prosecution system dan peran Kejaksaan sebagai advocat general. Salah satu isu penting adalah modernisasi proses hukum (case management system).

“Transformasi digital atau modernisasi proses hukum menjadi komponen penting. Selanjutnya, perlu adanya harmonisasi antar-lembaga penegak hukum. Peningkatan kompetensi SDM Kejaksaan melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan Kejaksaan sebagai role model akan menciptakan inovasi layanan hukum,” ungkap Rini.[Feby/**]

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page