Matamedia.News, (Jakarta) | Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk kondisi darurat, seperti bencana alam. Meskipun tidak tertulis dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang prioritas penggunaan dana desa pada 2025 mendatang, penggunaan dana tersebut untuk kedaruratan tetap sah.
“Dana desa untuk kedaruratan boleh dipakai,” ujar Mendes Yandri didampingi Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, saat meninjau lokasi pengungsian korban bencana alam di Desa Lembur Sawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (23/12/2024).
Mendes Yandri mengimbau agar kepala desa memanfaatkan dana desa untuk penanganan awal bencana. Menurutnya, regulasi tidak boleh menghambat pemanfaatan dana yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat.
Tujuh desa di Kecamatan Pabuaran diketahui berada di daerah rawan bencana, yang memerlukan relokasi lahan dan pembangunan hunian tetap. Mendes Yandri pun berkoordinasi dengan Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memastikan kelancaran relokasi serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak.
“Kita ingin semua pihak berkolaborasi, baik para menteri, kepala badan, TNI, Polri, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan anggota dewan, serta pihak ketiga seperti bank,” tegas Mendes Yandri.
Mendes Yandri memastikan bahwa respons cepat dan koordinasi antara pihak terkait dapat memberikan manfaat langsung kepada korban. Masyarakat yang terdampak diharapkan tidak merasa jenuh dan dapat segera kembali memiliki hunian tetap.
Pada kesempatan tersebut, Mendes Yandri dan Wamendes Ariza Patria menyerahkan 1.300 paket sembako kepada 297 kepala keluarga yang terdampak bencana tanah longsor. Selain itu, mereka juga memantau kondisi tenda pengungsian dan dapur umum, serta berdialog langsung dengan para pengungsi.
Mendes Yandri mengingatkan agar proses relokasi tetap dipantau secara intensif dan meminta para pengungsi untuk bersabar serta kuat menghadapi bencana. Ia memastikan bahwa program relokasi ini akan menjadi prioritas, tidak hanya bagi Kemendes PDT, tetapi juga Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.[Anggraeni/**]
