Matamedia.News, (Jakarta) | Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus mengungkapkan permintaan tegas kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melaksanakan operasi intelijen terpadu menjelang Pilkada serentak 2024. Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada yang berlangsung di Jakarta kemarin.
“Operasi ini perlu dilakukan agar tercipta early warning system, sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal,” tegas Lodewijk.
Menyadari pentingnya Pilkada kali ini, Lodewijk mengingatkan bahwa pemerintah baru, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, memiliki program 100 hari pertama dengan delapan program cepat. Menurutnya, Pilkada ini beririsan dengan program-program tersebut, sehingga pelaksanaannya harus berjalan lancar tanpa konflik.
Ia pun berharap agar penyelenggara dan seluruh stakeholder dapat memantau langsung proses Pilkada di lapangan. “Kami berharap penyelenggara dan stakeholder terkait benar-benar memonitor di lapangan. BIN perlu melakukan operasi intelijen terpadu untuk menciptakan early warning system,” ujarnya.
Lodewijk menambahkan bahwa sudah ada pemetaan tingkat kerawanan di masing-masing daerah untuk Pilkada 2024. Terdapat tiga kategori tingkat kerawanan: tinggi, sedang, dan rendah. Perhatian yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Salah satu contoh yang diberikan adalah Papua, di mana empat provinsi dikategorikan sebagai daerah rawan tinggi akibat permasalahan sosial. “Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate juga berjalan, sehingga ke depan akan seimbang,” imbuh Lodewijk.
Tak hanya fokus pada keamanan, Lodewijk juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mengawasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada, serta memastikan pemberitaan media akurat dan berimbang. Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri. “Netralitas adalah kunci untuk penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Wamenko Polkam menegaskan perlunya komitmen bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai regulasi yang berlaku. Setelah rapat koordinasi ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan melakukan rapat dengan Menko Polkam untuk pengecekan terakhir.
Sebagai langkah lanjutan, Lodewijk mengumumkan akan ada kunjungan ke lapangan untuk menilai langsung kondisi wilayah yang dinyatakan rawan dan aman. “Kita akan mengecek di lapangan kesiapan aparat dan penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” terangnya.[Anggraeni/**]
