Matamedia.news, (Jakarta) | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan bahwa layanan penyeberangan yang dikelolanya tetap bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun ada wacana kenaikan tarif hingga 12%. Kebijakan pembebasan PPN ini dinilai penting untuk menjaga tarif penyeberangan tetap terjangkau dan mendukung pemerataan pembangunan.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, mengungkapkan bahwa tarif kapal penyeberangan tidak akan mengalami kenaikan karena layanan ini termasuk dalam jasa angkutan umum yang dibebaskan dari PPN. “Ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga biaya transportasi laut tetap stabil bagi masyarakat,” ujarnya.(8/1/2025).
Shelvy menjelaskan bahwa pembebasan PPN ini merujuk pada regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diperbarui melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pembebasan tersebut memberikan dampak positif, terutama bagi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, menjaga kestabilan harga barang, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. “Pembebasan PPN akan mendukung distribusi barang ke daerah terpencil dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat,” kata Shelvy.
Meski bebas PPN, ASDP tetap mematuhi kewajiban perpajakan lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 sebesar 1,2% atas penghasilan bruto dari layanan angkutan laut. ASDP mengoperasikan lebih dari 300 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
Dengan kebijakan ini, ASDP optimistis dapat terus mendukung pengembangan ekonomi maritim dan meningkatkan daya saing Indonesia di sektor logistik.[Feby/**]
Sumber : Corsec PT ASDP Indonesia Ferry (PERSERO)
